Rekrutmen CPNS 2026, Pemkot Solo Usulkan 134 Lowongan ke Pemerintah Pusat

Rekrutmen CPNS 2026, Pemkot Solo Usulkan 134 Lowongan ke Pemerintah Pusat
Sekda Solo Budi Murtono memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Solo, Kamis (30/7/2026). (Daerah/Wahyu Prakoso)

Utarakini.com, SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah mengirimkan usulan kuota penerimaan atau rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pemerintah pusat. Total kuota yang diusulkan sebanyak 134 lowongan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Beni Supartono Putro, menjelaskan perincian usulan formasi CPNS untuk rekrutmen tahun ini, yakni 70 guru, 41 tenaga kesehatan, dan 23 tenaga teknis.

Usulan untuk perekrutan CPNS tersebut menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat belum tentu menyetujui jumlah usulan rekrutmen CPNS dari Pemkot Solo tersebut.

Terpisah, Sekda Solo Budi Murtono membenarkan Pemkot Solo mengusulkan kuota untuk rekrutmen CPNS ke pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

”Saya belum dapat informasi terbaru terkait rencana penerimaan CASN [calon aparatur sipil negara]. Yang jelas kami sudah mengusulkan ya, sudah mengusulkan untuk penerimaan CASN tahun 2026 ini,” kata dia kepada Espos di Balai Kota Solo, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, 134 lowongan yang diusulkan kebanyakan guru dan tenaga kesehatan. Sisanya tenaga teknis. Pemkot Solo mengusulkan formasi CPNS sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dia mengatakan ada batasan belanja pegawai diatur maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“Jadi kami coba hitung benar mana yang sangat-sangat prioritas yang dibutuhkan. Sehingga nanti belanja pegawai kami tidak terlalu meningkat,” ujar dia.

Dia menjelaskan Pemkot Solo melakukan penataan beban kerja pegawai. Jumlah pegawai yang turun akibat pensiun bisa didukung dengan peningkatan kualitas kerja maupun dibantu dengan teknologi.

“Sehingga layanan-layanan publik maupun kepada masyarakat tidak terganggu. Juga administrasi pada birokrasi bisa berjalan dengan baik,” papar dia.

Leave a Reply